Makassar, Tribun - Produsen mi terbesar di Indonesia, PT Indofood, meluncurkan tiga produk terbarunya Supermi Go Series sejak Mei lalu. Ketiga produk yakni Goso (Supermi Goreng Soto), Gokar (Supermi Goreng Kari) dan Gobang (Supermi Goreng Bawang) itu membidik segmen anak muda.
Deputy Division Head Corporate HR dan PR Indofood, Frans A Toisuta, di Makassar, Selasa (3/6), mengatakan, produk unik ini yang belum pernah ada di pasaran mi instan ini merupakan mi instan jenis goreng.
Dari sisi rasa, mi yang sebelumnya dikenal berkuah namun dibuat dalam bentuk goreng ini menjadi unik di lidah. Karena membidik konsumen segmen kawula muda, produk ini dibuat lebih atraktif dan menarik sehingga memberi kesan semangat muda yang enerjik dan dinamis.
"Sejak dipasarkan, kami belum tahu persis mengenai pertumbuhannya. Namun animo masyarakat cukup bagus," katanya. Mengenai bahan baku dan produk, mengacu pada standar ISO 9001-2000. Selain itu, produk Indofood mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Standar Nasional Indonesia (SNI).(mel)
Indofood Bidik Segmen Anak Muda
BPRS Milik Bosowa Buka Cabang Palopo
Makassar,Tribun - PT BPRS Dana Moneter anak perusahaan Bosowa Corporation kembali akan membuka cabang baru di Palopo. Pembukaan cabang baru perusahaan tersebut telah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
Demikian ungkap Komisaris Utama PT BPRS Dana Moneter Melinda Aksa kepada Tribun, Selasa (3/6).
Melinda menjelaskan, perkembangan volume usaha BPRS selama periode pemeriksaan (13 bulan) mengalami peningkatan sebesar Rp 1,6 miliar (37,63 persen), yaitu dari Rp 4,31 miliarmenjadi Rp 5,93 miliar.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya dana pihak ketiga yang dihimpun berupa Tabungan Wadiah sebesar Rp 891,8 juta, tabungan Mudrabah Rp 200,1 juta, dan deposito Mudharabah Rp 50 juta, serta laba meningkat Rp 344,7 juta.
"Pada sisi aktiva, terjadi peningkatan penempatan pada bank lain sebesar Rp 702,4 juta dan piutang Murabahah sebesar Rp 1,30 miliar," tambah Direktur Utama Andi Muh Yusuf.(fik)
Harga Pelumas di Makassar Naik 20 Persen
Makassar, Tribun - Melambungnya harga minyak mentah dunia, menyebabkan kenaikan harga base oil (bahan baku pelumas), biaya transportasi, dan kemasan pelumas. Akibatnya, kenaikan harga pelumas tidak bisa dihindari.
Asisten Manager Eksternal Relation Unit Pemasaran BBM dan Ritel PT Pertamina (Persero), Nadjamuddin Madjid, di Makassar, Selasa (6/3), mengatakan, harga pelumas/oli mengalami kenaikan 15-20 persen awal Juni ini.
Pertamina misalnya, mulai menaikkan harga pelumasnya per 2 Juni 2008 yang berlaku untuk semua jenis pelumas baik otomotif maupun industri.Hanya saja, Pertamina belum mengecek berapa harga di tingkat pengecer.
Direktur CV Mandiri Antarnusa Niaga (MAN), distributor Petronas, David Gosal, mengatakan, pelumas Petronas akan naik pada 15 Juni 2008. Alasan kenaikan harga karena harga minyak dunia terus meroket.
Akibatnya, base oil, biaya transportasi, dan harga kemasan (drum). Kemasan yang kami maksud adalah drum. Harga drum telah naik hampir dua kali lipat," katanya. Kenaikan harga ini berlaku untuk semua jenis pelumas.
Harga pelumas yang ditawarkan Petronas masih harga lama. Misalnya, pelumas untuk pelumas mobil jenis mineral Rp 130 ribu per galon (kapasitas empat liter).
Pelumas mobil jenis synthetic harganya Rp 190 ribu per galon. Sedangkan untuk pelumas sepeda motor, harganya Rp 25 ribu per liter (jenis mineral) dan Rp 30 ribu per liter (jenis synthetic).(eki)
Petronas Penetrasi ke Daerah
DIREKTUR CV Mandiri Antarnusa Niaga (MAN), distributor Petronas, David Gosal, mengatakan, pasar pelumas Petronas dinilai cukup baik. Tahun 2007, Petronas masuk dalam jajaran tiga besar penjualan pelumas impor di Makassar.
"Kami masuk tiga besar dalam penjualan oli impor di Sulsel," katanya. Tahun ini, Petronas akan lebih memantapkan pasarnya di daerah-daerah, seperti Bone, Parepare, Palopo, dan Sulawesi Tenggara.
Dia menilai bahwa Petronas bertekad untuk menjadi pemain utama dalam pemasaran pelumas di dunia. Akhir tahun lalu, Petronas telah mengakuisisi perusaha oli terbesar di Eropa dan Amerika Latin, yaitu Selenia.(eki)
77,6 % Ekspor Sulsel ke Jepang
Makassar, Tribun - Jepang menjadi pengekspor tertinggi bahan kebutuhan dari Sulawesi Selatan dengan persentase 77,60 persen. Pengekspor terbesar lainnya adalah Amerika dan Malaysia. Barang yang diimpor ketiga negara ini terutama nikel, kakao, kayu, beras, ikan, dan udang.
Kepala BPS Sulawesi Selatan Bambang Suprianto, mengemukakan hal itu di Makassar, Selasa (3/6). Data yang dihimpun BPS menunjukkan bahwa April 2008, nilai ekspor Sulsel mencapai 252,5 juta dolar AS.
Dari jumlah ini, nikel dan kakao memberikan kontribusi yang cukup besar dalam ekspor. Kontribusi nikel 191,120 juta dolar AS dan kakao nilainya Rp 31,897 juta dolar AS.
"Jika nilai ekspor naik maka hasilnya akan dinikmati masyarakat. Mudah-mudahan nilai ekpor tidak lari keluar Sulsel," katanya.
Dibanding Maret, nilai ekspor Sulsel mengalami peningkatan. Nikel misalnya, naik 78,679 juta dolar AS dan kakao naik 8,093 juta dolar AS. Maret lalu, nilai ekspor 163,3 juta dolar AS.
Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS, negara tujuan ekspor yang paling besar adalah Jepang, diikuti, Malaysia, dan Amerika Serikat.
Kontribusi ketiga negara ini 89,74 persen. "Jika nilai ekspor naik maka hasilnya akan dinikmati masyarakat. Mudah-mudahan nilai ekpor tidak lari keluar Sulsel," katanya.
Januari-April 2008, nilai ekspor Sulsel mencapai 890,096 juta dolar AS atau meningkat sebesar 53,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2007, yang nilainya 578,8 juta dolar AS.
Dia menambahkan, selain mengekspor Sulsel juga mengimpor bahan kebutuhan. April 2008, ekspor terbesar Sulsel umumnya bahan makanan yang masuk kelompok serelia, seperti gandum. Nilai ekspor serelia 38,223 juta dolar AS atau 87,10 persen dari total impor.
Selama Januari-April 2008, nilai impor Sulsel 184,601 juta dolar AS atau meningkat dibanding periode yang sama tahun 2007, yang sebesar 163,747 juta dolar AS.
Barang impor lainnya adalah gula dan kembang gula, seng, mesin-mesin/pesawat mekanik, hasil penggilingan, dan mesin/peralatan listrik.(eki)
Cegah Inflasi
KEPALA BPS Sulawesi Selatan Bambang Suprianto, mengatakan, naiknya harga bahan bakar dan kebutuhan pokok dinilai menjadi pemicu utama terjadinya inflasi di Sulsel, yang mencapai 5,32 persen. Juni ini, inflasi diprediksi akan naik akibat kenaikan tarif angkutan umum.
Agar inflasi tetap terkendali, pemerintah diharapkan berupaya mengontrol distribusi dan laju harga bahan kebutuhan. Sedangkan masyarakat diminta tidak melakukan aksi borong atau menimbun bahan kebutuhan.
Masyarakat juga diminta melakukan pembelian secara selektif pada barang-barang kebutuhan. "Sebaiknya, masyarakat mengubah pola komsumsi dengan memilih barang yang lebih murah tanpa mengurangi kualitas," kata Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS, Pallawa.(eki)
DPRD Sulbar: BUMD Bisa Matikan UKM
Mamuju, Tribun - Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin memprediksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan dibentuk oleh Pemprov Sulbar tidak akan memperbaiki kondisi perekonomian di Sulbar, justru sebaliknya akan mematikan usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat kecil.
"Dengan hadirnya BUMD, justru akan bersaing dengan para pengusaha kecil. Karena bidang usahanya pun sama dengan yang dikelola oleh pengusaha kecil di daerah ini," jelas mantan dosen Akuntansi di Fakultas Ekonomi Unhas ini, Senin (2/6).
Salah satu bidang usaha yang disoroti oleh Ketua PDK Sulbar ini adalah membangun gudang kakao yang juga menjadi salah satu usaha pengusaha kecil. Jadi, seakan-akan BUMD ini mengambil alih lahan usaha pengusaha kecil.
Jadi, menurut Arifin, BUMD tidak efektif untuk didirikan di Sulbar saat ini karena justru akan membuat pengusaha lokal gulung tikar. Bukannya menambah pendapatan daerah, malah mengurangi pendapatan daerah karena hanya menjadi beban APBD.
Tapi, sepertinya Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh sudah bulat dengan tekadnya untuk mendirikan BUMD di Sulbar. Ia pun sudah melayangkan surat ke DPRD Sulbar yang berisi tentang rancangan peraturan daerah pembentukan (ranperda) BUMD.
DPRD Sulbar pun menanggapinya dengan membuat pansus pembahasan ranperda. Tapi, sejumlah anggota dewan meragukan keekfektifan BUMD tersebut, termasuk ketua pansus sendiri, Charles Wiseman dari PDIP.
Tapi, menurut Anwar, meski tidak mendapat persetujuan dari DPRD melalui perda, BUMD bisa dibentuk dengan kekuatan hukum dari peraturan gubernur (Pergub).(rus)
