Makassar, Tribun Bisnis - Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menyatakan secara terbuka kekecewaan, sekaligus keprihatinan yang mendalam terhadap rencana penutupan Konsul Jenderal (Konjen) Jepang di Makassar.

"Saya kecewa, sekaligus prihatin terhadap kebijaksanaan Pemerintah Jepang yang menutup Konjennya di Makassar," kata Gubernur Syahrul di Makassar, Jumat malam.

Pernyataan terbuka tersebut disampaikan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo saat memberi sambutan pada acara resmi peringatan hari kelahiran Kaisar Jepang yang diselenggarakan Konjen Jepang di salah satu hotel bintang lima di Makassar.

Selain pernyataan terbuka tersebut, Gubernur juga menyatakan bahwa pihaknya secara resmi sudah melayangkan surat komplain kepada Menteri Luar Negeri atas rencana penutupan Konjen Jepang tersebut.

"Saya menyayangkan sekali hubungan dan akselerasi yang ada antara Pemerintahan Jepang dan Sulsel faktanya diturunkan kelasnya. Padahal seharusnya ditambah," ujar Gubernur.

Gubernur menyatakan banyak hubungan historis antara Sulsel dan Jepang sejak dahulu hingga sekarang dan masyarakat Sulsel tercatat banyak membantu Jepang dan sebaliknya Jepang juga banyak membantu masyarakat Sulsel.

Beberapa fakta menunjukkan hubungan yang baik tersebut, antara lain Pemerintah Jepang memberikan industri terbesar saat kemerdekaan yakni Pabrik Kertas Gowa yang menjadi pampasan perang secara utuh, membuka Konjen di Makassar, memberikan banyak bantuan, termasuk Dam Bili-bili di Kabupaten Gowa yang masih ditangani oleh tenaga Jepang.

Selain itu, mengelola perkebunan teh di Malino, Kabupaten Gowa serta perkebunan Kopi Arabika di Tanatoraja yang hasilnya langsung di ekspor ke Jepang.

Khusus teh hijau Malino, masyarakat Sulsel tidak pernah mengkomsumsinya. Seluruh produksi langsung dipasarkan ke Jepang. Sedangkan kopi Toraja Arabika, namanya sangat mendunia, terutama karena kualitasnya yang tinggi karena dikelola oleh tenaga profesional Jepang.

Konjen Jepang di Sulsel, Akira Goto pada peringatan hari kelahiran Kaisar Jepang di Makassar, secara resmi mengumumkan rencana penutupan Konjen Jepang di Makassar pada akhir Desember 2008.

Aktivitas Konjen di Sulsel akan digantikan oleh kantor cabang Kedutaan Besar Jepang di Indonesia mulai Januari 2009.

Seguir leyendo...

Makassar, 21/6 (ANTARA) - Pengusaha Fadel Muhammad yang kini menjadi pemimpin di Provinsi Gorontalo mengaku selalu mengandalkan dan menjaga kepercayaan para donatur.
"Itulah (kepercayaan) yang saya pakai dalam berbisnis, sebagai modal besar, dan itu pula yang saya terapkan saat menjadi gubernur," kata putra yang berasal dari daerah yang memiliki makanan khas "binte biluhuta" itu.

Selain modal kepercayaan itu yang dijaga, kata Fadel di Gorontalo, beberapa hari lalu, juga harus mampu menjadi contoh bagi yang lain, meskipun ide atau gagasan yang dipakai itu tidak populis di kalangan masyarakat umum.
Sebagai gambaran, ketika ia mencanangkan Provinsi Gorontalo sebagai "provinsi jagung", banyak yang beranggapan itu adalah suatu isapan jempol belaka.
Namun bertekad dan kerja kerasnya, serta mampu memperlihatkan bagaimana keberpihakannya kepada petani palawija itu, akhirnya impian itu tercapai juga.
"Yang terpenting dalam hal ini memupuk rasa percaya petani kepada pemerintah, bahwa pada saat produksi melimpah, harga akan tetap stabil, karena pemerintahnya dapat memproteksi produksi petani," ujarnya.
Berangkat dari modal kepercayaan ini pula, Pemerintah Gorontalo mendapatkan alokasi bantuan pembangunan sarana penerangan melalui PT PLN untuk periode 2008-2010, dengan dana APBN yang langsung diberikan sebanyak Rp1,2 triliun tanpa proses pengalokasian dana secara bertahap seperti provinsi lainnya di Indonesia.

Seguir leyendo...

Makassar, 21/6 (ANTARA) - Para gubernur se Sulawesi melalui pertemuan yang cukup alot di hotel Clarion Makassar, Jumat malam, menyepakati untuk menetapkan H Banjela Paliudju, Gubernur Sulawesi Tengah, sebagai Ketua Dewan Pembina Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (DP BKPRS) periode 2008-2010.
Paliudju seyogianya langsung dikukuhkan sebagai Ketua Dewan pembina BKPRS dalam pertemuan tersebut, karena sesuai tradisi yang telah terjalin selama sepuluh tahun BKPRS terbentuk, daerah yang menjadi tuan rumah Musyawarah Regional Pembangunan (Musrenbang), gubernurnya akan menjadi Ketua DP, sementara Musrenbang Sulawesi terakhir dilaksanakan di Palu, Sulawesi Tengah bulan Januari 2008.

Namun kemudian, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad dalam sambutannya pada petemuan yang dihadiri lima gubernur dan para Ketua DPRD dan Ketua Bappeda se Sulawesi itu menyarankan agar para gubernur memusyawarahkan kembali siapa yang akan menjadi Ketua DP periode dua tahun mendatang.
Pertemuan kemudian diskors untuk memberi kesempatan kepada lima gubernur yakni Fadel Muhammad (Gorontalo), Syahrul Yasin Limpo (Sulsel), H Nur Alam (Sultra), Anwar Adnan Saleh (Sulbar) dan H Banjela Paiudju (Sulteng) untuk berembuk.
Setelah bermusyawarah sekitar 45 menit, HB Paliudju kemudian disepakati menjadi Ketua DP BKPRS dengan catatan setiap tahun akan dilakukan evaluasi kinerja Ketua DP dan direncanakan untuk membentuk Wakil Ketua DP BKRS.
Pertemuan juga menyepakati bahwa setiap daerah akan memberikan kontribusi dana untuk operasional sekretariat BKPRS sebesar Rp250 juta/tahun dari setiap daerah.
Fadel Muhammad yang ditunjuk untuk menyampaikan hasil musyawarah itu juga mengemukakan bahwa para gubernur menyepakati untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik di Sulawesi, menyusun Visi Sulawesi 2010, menyukseskan Visit Indonesia Year 2008, membangun sektor transportasi secara sinergi dan mengkoordinasikan investasi sektor sumberdaya alam secara simultan.
Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Dewan Bisnis BKPRS, HM Aksa Mahmud ketika menutup pertemuan itu meminta agar para gubernur di Sulawesi membiasakan diri untuk 'berbaris' menemui para pejabat tinggi di Jakarta untuk memperjuangkan pendanaan proyek-proyek pembangunan yang bisa dikerjasamakan di kawasan ini seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, transportasi, komunikasi dan energi.
"Kalau enam gubernur ini 'berbaris' menemui menteri pertanian atau menteri PU untuk memperjuangkan pembangunan pertanian, jalan dan jembatan serta irigasi, saya kira mereka (menteri-menteri-red) akan resah kalau tidak mengabulkannya," ujar Aksa.
Gubernur Sulawesi Barat H Anwar Adnan Saleh berharap agar Ketua DP BKPRS yang baru segera mewujudkan pengadaan Sekretariat BKPRS yang permanen di Kota Makassar agar kepala sekretariat tidak lagi menjadi 'kontraktor' yang setiap tahun berpindah-pindah mengontrak bangunan untuk tempat beraktivitas.
"Sudah hampir 10 tahun BKPRS terbentuk, masak belum sanggup mengadakan kantor sekretariat yang permanen," ujarnya.
Sedangkan HB Paliudju mengatakan akan berupaya merealisasikan harapan-harapan Gubernur se Sulawesi dalam dua tahun kepemimpinannya, terutama kerjasama pembangunan regional untuk menjadikan Sulawesi sebagai daerah yang terkemuka dalam bidang pangan dan pertanian serta memiliki akses transportasi dan komunikasi yang memadai.

Seguir leyendo...

Makassar, 21/6 (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI, H Aksa Mahmud mendesak para gubernur di Sulawesi segera merealisasikan pembentukkan Bank Sulawesi yang merupakan gabungan (merger) bank-bank daerah guna memperkuat lembaga keuangan kawasan dalam upaya menarik kepercayaan investor asing dan domestik.
"Kalau mau Sulawesi ini lebih maju, pembentukkan bank Sulawesi menjadi sangat penting karena bank-bank daerah yang ada sekarang sulit diandalkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi kawasan," katanya pada pertemuan gubernur se Sulawesi di Hotel Clarion Makassar, Jumat malam.

Pertemuan itu dihadiri Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sultra H Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tengah HB Paliudju, Gubernur Sulawesi Barat H Anwar Adnan Saleh, Gubernur Gorontalo H Fadel Muhammad sedangkan Gubernur Sulawesi Utara Sarundajang diwakili Asisten I Setdaprov Sulut.
Para gubernur didampingi Sekdaprov, Ketua Bappeda dan Ketua DPRD masing-masing daerah serta sejumlah kepala dinas.
Menurut Aksa yang juga Ketua Dewan Bisnis Sulawesi itu, sampai saat ini, belum ada bank daerah di Sulawesisangat yang menjadi bank devisa dan belum satupun yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pendiri kelompok usaha Bossowa Grup ini mengatakan, tidak adanya bank daerah di Sulawesi yang menjadi bank devisa dan listing di BEI menyebabkan kepercayaan investor rendah.
"Kalau investor kurang percaya, bagaimana kita mau bangun ekonomi kawasan ini," ujarnya.
Provinsi di Sulawesi yang telah memiliki bank daerah saat ini adalah Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut dan Gorontalo.
Kalau bank-bank daerah ini bisa merger, maka posisinya akan lebih kuat sehingga bisa dipercaya untuk menjadi bank devisa. Dengan kepercayaan itu, bank Sulawesi itu nanti bisa menjual saham di bursa effek sehingga permodalannya makin kuat dan pengelolaannya kian profesional.
Gubernur Sulawesi Barat H Anwar Adnan Saleh mendukung ide pembentukkan Bank Sulawesi karena tidak mungkin membangun Sulawesi tanpa investor. Sementara investor tidak mungkin datang kalau tidak ada lembaga keuangan yang kuat dan dipercaya.
Ketika ditanya apakah mungkin menggabungkan bank-bank daerah di Sulawesi dalam era otonomi dimana ego kedaerahan semakin mencolok, Anwar Adnan mengatakan, "kalau semua gubernur mempunyai komitmen yang sama untuk membangun kawasan ini secara bersama-sama, maka pembentukkan bank Sulawesi itu adalah hal yang mudah."

Seguir leyendo...

Jakarta, 20/6 (ANTARA) - Sejumlah tokoh, pakar dan aktivis dari berbagai latar belakang sedang mengevaluasi serta melakukan pengkajian intensif terhadap kinerja pemerintah dalam membangun Kawasan Timur Indonesia (KTI).
"Dihapuskannya Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (PPKTI) yang mengawali bertugasnya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), menempati bobot tersendiri dari evaluasi kami terhadap kinerja pemerintah sekarang," ujar salah satu tokoh dari KTI, Dr Laode Kamaluddin, kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis malam.

Kegiatan ini (evaluasi dan pengkajian) tersebut, merupakan tindak lanjut dari deklarasi Solidaritas Kebangkitan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia (Tata KTI), hari Rabu (18/6) lalu, yang segera diikuti sejumlah program aksi.
"Saya telah mengamati akan munculnya problem-problem serius dalam jangka pendek ke depan, jika cara pandang para elit kita masih saja seperti sekarang dalam penanganan pembangunan antar kawasan yang benar-benar amat tidak seimbang. Dan kawasan di Timur, terbilang menghadapi persoalan paling berbahaya di era perkembangan global yang semakin berpusat di kawasan Pasifik," katanya lagi.
Dalam pertemuan yang berlangsung di sebuah rumah makan di kawasan Wachid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis malam itu, Dr Iskandar Andi Nuhung dan HAR Maklin menunjuk sejumlah indikator ketimpangan yang kian melebar antara KTI dengan wilayah lain di republik ini.
"Kami belum bisa membeberkannya sekarang, nanti akan ada waktu yang tepat. Kami ingin mengungkapkannya terlebih dulu kepada Presiden RI dan para pimpinan DPR RI, DPD RI serta elit parpol, agar mereka bisa menyadari akan kesalahan orientasi maupun kebijakan pembangunan yang bisa menjadi bom waktu," kata Maklin, mantan Sekretaris Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (PPKTI).

Potensi
Maklin mengatakan, ketimpangan (antara KTI dengan wilayah lain di Indonesia) terjadi di seluruh sektor pembangunan. "Bukan cuma di bidang ekonomi dan sosial, tetapi politik, keamanan, infrastruktur, maupun kebijakan di bidang investasi, jelas sekali sangat tidak menguntungkan KTI. Malah sebaliknya semakin memprihatinkan," ungkapnya.
Sementara itu, Iskandar Andi Nuhung menunjuk sejumlah potensi KTI yang sesungguhnya bila diolah secara sadar dengan melakukan perubahan orientasi pembangunan, akan dengan mantap bisa semakin mengokohkan persatuan serta kejayaan NKRI.
"KTI memiliki ketersediaan energi dan potensi pengembangan pangan maupun pariwisata yang melimpah dan jika dikelola secara baik, dapat dinikmati secara bersama-sama sebagai saudara sebangsa," ujar Staf Ahli Menteri Pertanian yang berasal dari Sulawesi Selatan ini.
Koordinator Tata KTI, Zainal Bintang mengatakan, pihaknya telah menyusun agenda aksi jangka pendek, di antaranya melakukan temu pikir dan kaji bersama Presiden RI, pimpinan DPR RI maupun DPD RI, elit Parpol serta kalangan lain yang dianggap perlu.
"Intinya, kami ingin meyakinkan mereka, bahwa telah terjadi kekeliruan orientasi pembangunan, yang berakibat semakin tertinggal kesejahteraan rakyat di KTI. Dan satu hal yang patut terus diyakinkan, bahwa membangun KTI sama dengan memantapkan kejayaan NKRI secara utuh," tandasnya.

Seguir leyendo...

Mamuju, Tribun - Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin memprediksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan dibentuk oleh Pemprov Sulbar tidak akan memperbaiki kondisi perekonomian di Sulbar, justru sebaliknya akan mematikan usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat kecil.
"Dengan hadirnya BUMD, justru akan bersaing dengan para pengusaha kecil. Karena bidang usahanya pun sama dengan yang dikelola oleh pengusaha kecil di daerah ini," jelas mantan dosen Akuntansi di Fakultas Ekonomi Unhas ini, Senin (2/6).

Salah satu bidang usaha yang disoroti oleh Ketua PDK Sulbar ini adalah membangun gudang kakao yang juga menjadi salah satu usaha pengusaha kecil. Jadi, seakan-akan BUMD ini mengambil alih lahan usaha pengusaha kecil.
Jadi, menurut Arifin, BUMD tidak efektif untuk didirikan di Sulbar saat ini karena justru akan membuat pengusaha lokal gulung tikar. Bukannya menambah pendapatan daerah, malah mengurangi pendapatan daerah karena hanya menjadi beban APBD.
Tapi, sepertinya Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh sudah bulat dengan tekadnya untuk mendirikan BUMD di Sulbar. Ia pun sudah melayangkan surat ke DPRD Sulbar yang berisi tentang rancangan peraturan daerah pembentukan (ranperda) BUMD.
DPRD Sulbar pun menanggapinya dengan membuat pansus pembahasan ranperda. Tapi, sejumlah anggota dewan meragukan keekfektifan BUMD tersebut, termasuk ketua pansus sendiri, Charles Wiseman dari PDIP.
Tapi, menurut Anwar, meski tidak mendapat persetujuan dari DPRD melalui perda, BUMD bisa dibentuk dengan kekuatan hukum dari peraturan gubernur (Pergub).(rus)

Seguir leyendo...