Makassar,Tribun--Sebagai dukungan mensosialisasikan cinta lingkungan, Indosat meluncurkan voucher isi ulang edisi khusus Indonesia Hijau dengan denominasi Rp. 10.000.

"Setiap isi ulang menggunakan vouocher ini, Rp.10,- akan disumbangkan bagi kegiatan-kegiatan kepedulian lingkungan," demikian ungkapHead of Regional Sulampapua PT Indosat Fadjar Oetomo di sela-sela kegiatan Indonesia Hijau di SMK Negeri 4 Makassar, Kamis (20/11).

Saat ini voucher ini sudah dapat dibeli di outlet-outlet dan dengan demikian masyarakat dapat berpartisipasi aktif mendukung program lingkungan bersama Indosat.

"Kami yakin dengan semua inisiatif kami dalam mewujudkan program-program Indosat Cinta Indonesia, termasuk program INDONESIA HIJAU, akan memacu kami untuk menjadi perusahaan yang selalu bertumbuh, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan selalu memberi manfaat dan peduli pada masyarakat serta lingkungan sekitar", ujar Fajar. (fik)

Seguir leyendo...

OPPPo ikiiiiii...Allahu Akbar...

TANTANGAN
1. Keterbatasan personil (walau dapat diatasi)
2. Koordinasi yang belum padu dengan bagian iklan, (mekanisme order yang perlu dibenahi lagi)
3. Optimalisasi peran rekan wartawan daerah (liputan ekonomi dan daya endus untuk showbiz)
4. Foto yang sangat sulit dikoordinasi: Disiplin fotografer amburadul, lebih banya kdiajak berkelahi

RENCANA KERJA

1. Mulai peliputan ordinary people
a. VIP digarap lagi bagi kalangan enerpreneur, profesional, key person dari komunitas pengusaha
b. Rubrikasi dirutinkan seperti untuk suatu ketika, selebri-TI (sinergi dengan desk kota/hiburan), wisdom business (dari tokoh VIP)

2. Peluang Usaha
a. Lokal (succses story)
b. Nasional (franchise, kebijakan)

3. Tips dan Trik
a. keuangan keluarga (perencanaan keuangan)
b. leadership dll

4. Komunitas
a. aktivitas dan event asosiasi dan organisasi stackholder ekonomi
b. Jaringan distribusi dan pemasaran brand/bisnis

5. Show Biz
a. Peluang Usaha (Hipmi, franchiser dll)
b. Aktivitas dan kebijakan goverment (pemda, Tribun Foresty dgn Dinas kehutanan,
c. Sinergi dengan LSM (lingkungan dengan JuRNAL, Coremap, Aman, Lapar, Elsim dll)
d. CSR BUMN dan Swasta (PLN, Telkom
e. Tribun Wisata (dengan Asita dan PHRI
f. Sentra perbelanjaan (mal, Lavita, brand furniture, dan franchise, dll)

6. Marketing New Wave (prosummer)
a. Partisipasi (SMS untuk isu-isu menarik dan penting)
b. Dll

Tribun Boleh Keluarkan Budget Rp 750 juta per bulan Tapi Desk Ekonomi Bertekad Menghasilkan Rp 1 miliar /bulan

Oppo ki...

Seguir leyendo...

Makassar, 21/6 (ANTARA) - Pengusaha Fadel Muhammad yang kini menjadi pemimpin di Provinsi Gorontalo mengaku selalu mengandalkan dan menjaga kepercayaan para donatur.
"Itulah (kepercayaan) yang saya pakai dalam berbisnis, sebagai modal besar, dan itu pula yang saya terapkan saat menjadi gubernur," kata putra yang berasal dari daerah yang memiliki makanan khas "binte biluhuta" itu.

Selain modal kepercayaan itu yang dijaga, kata Fadel di Gorontalo, beberapa hari lalu, juga harus mampu menjadi contoh bagi yang lain, meskipun ide atau gagasan yang dipakai itu tidak populis di kalangan masyarakat umum.
Sebagai gambaran, ketika ia mencanangkan Provinsi Gorontalo sebagai "provinsi jagung", banyak yang beranggapan itu adalah suatu isapan jempol belaka.
Namun bertekad dan kerja kerasnya, serta mampu memperlihatkan bagaimana keberpihakannya kepada petani palawija itu, akhirnya impian itu tercapai juga.
"Yang terpenting dalam hal ini memupuk rasa percaya petani kepada pemerintah, bahwa pada saat produksi melimpah, harga akan tetap stabil, karena pemerintahnya dapat memproteksi produksi petani," ujarnya.
Berangkat dari modal kepercayaan ini pula, Pemerintah Gorontalo mendapatkan alokasi bantuan pembangunan sarana penerangan melalui PT PLN untuk periode 2008-2010, dengan dana APBN yang langsung diberikan sebanyak Rp1,2 triliun tanpa proses pengalokasian dana secara bertahap seperti provinsi lainnya di Indonesia.

Seguir leyendo...

Makassar, 21/6 (ANTARA) - Para gubernur se Sulawesi melalui pertemuan yang cukup alot di hotel Clarion Makassar, Jumat malam, menyepakati untuk menetapkan H Banjela Paliudju, Gubernur Sulawesi Tengah, sebagai Ketua Dewan Pembina Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (DP BKPRS) periode 2008-2010.
Paliudju seyogianya langsung dikukuhkan sebagai Ketua Dewan pembina BKPRS dalam pertemuan tersebut, karena sesuai tradisi yang telah terjalin selama sepuluh tahun BKPRS terbentuk, daerah yang menjadi tuan rumah Musyawarah Regional Pembangunan (Musrenbang), gubernurnya akan menjadi Ketua DP, sementara Musrenbang Sulawesi terakhir dilaksanakan di Palu, Sulawesi Tengah bulan Januari 2008.

Namun kemudian, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad dalam sambutannya pada petemuan yang dihadiri lima gubernur dan para Ketua DPRD dan Ketua Bappeda se Sulawesi itu menyarankan agar para gubernur memusyawarahkan kembali siapa yang akan menjadi Ketua DP periode dua tahun mendatang.
Pertemuan kemudian diskors untuk memberi kesempatan kepada lima gubernur yakni Fadel Muhammad (Gorontalo), Syahrul Yasin Limpo (Sulsel), H Nur Alam (Sultra), Anwar Adnan Saleh (Sulbar) dan H Banjela Paiudju (Sulteng) untuk berembuk.
Setelah bermusyawarah sekitar 45 menit, HB Paliudju kemudian disepakati menjadi Ketua DP BKPRS dengan catatan setiap tahun akan dilakukan evaluasi kinerja Ketua DP dan direncanakan untuk membentuk Wakil Ketua DP BKRS.
Pertemuan juga menyepakati bahwa setiap daerah akan memberikan kontribusi dana untuk operasional sekretariat BKPRS sebesar Rp250 juta/tahun dari setiap daerah.
Fadel Muhammad yang ditunjuk untuk menyampaikan hasil musyawarah itu juga mengemukakan bahwa para gubernur menyepakati untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik di Sulawesi, menyusun Visi Sulawesi 2010, menyukseskan Visit Indonesia Year 2008, membangun sektor transportasi secara sinergi dan mengkoordinasikan investasi sektor sumberdaya alam secara simultan.
Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Dewan Bisnis BKPRS, HM Aksa Mahmud ketika menutup pertemuan itu meminta agar para gubernur di Sulawesi membiasakan diri untuk 'berbaris' menemui para pejabat tinggi di Jakarta untuk memperjuangkan pendanaan proyek-proyek pembangunan yang bisa dikerjasamakan di kawasan ini seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, transportasi, komunikasi dan energi.
"Kalau enam gubernur ini 'berbaris' menemui menteri pertanian atau menteri PU untuk memperjuangkan pembangunan pertanian, jalan dan jembatan serta irigasi, saya kira mereka (menteri-menteri-red) akan resah kalau tidak mengabulkannya," ujar Aksa.
Gubernur Sulawesi Barat H Anwar Adnan Saleh berharap agar Ketua DP BKPRS yang baru segera mewujudkan pengadaan Sekretariat BKPRS yang permanen di Kota Makassar agar kepala sekretariat tidak lagi menjadi 'kontraktor' yang setiap tahun berpindah-pindah mengontrak bangunan untuk tempat beraktivitas.
"Sudah hampir 10 tahun BKPRS terbentuk, masak belum sanggup mengadakan kantor sekretariat yang permanen," ujarnya.
Sedangkan HB Paliudju mengatakan akan berupaya merealisasikan harapan-harapan Gubernur se Sulawesi dalam dua tahun kepemimpinannya, terutama kerjasama pembangunan regional untuk menjadikan Sulawesi sebagai daerah yang terkemuka dalam bidang pangan dan pertanian serta memiliki akses transportasi dan komunikasi yang memadai.

Seguir leyendo...

Makassar, 21/6 (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI, H Aksa Mahmud mendesak para gubernur di Sulawesi segera merealisasikan pembentukkan Bank Sulawesi yang merupakan gabungan (merger) bank-bank daerah guna memperkuat lembaga keuangan kawasan dalam upaya menarik kepercayaan investor asing dan domestik.
"Kalau mau Sulawesi ini lebih maju, pembentukkan bank Sulawesi menjadi sangat penting karena bank-bank daerah yang ada sekarang sulit diandalkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi kawasan," katanya pada pertemuan gubernur se Sulawesi di Hotel Clarion Makassar, Jumat malam.

Pertemuan itu dihadiri Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sultra H Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tengah HB Paliudju, Gubernur Sulawesi Barat H Anwar Adnan Saleh, Gubernur Gorontalo H Fadel Muhammad sedangkan Gubernur Sulawesi Utara Sarundajang diwakili Asisten I Setdaprov Sulut.
Para gubernur didampingi Sekdaprov, Ketua Bappeda dan Ketua DPRD masing-masing daerah serta sejumlah kepala dinas.
Menurut Aksa yang juga Ketua Dewan Bisnis Sulawesi itu, sampai saat ini, belum ada bank daerah di Sulawesisangat yang menjadi bank devisa dan belum satupun yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pendiri kelompok usaha Bossowa Grup ini mengatakan, tidak adanya bank daerah di Sulawesi yang menjadi bank devisa dan listing di BEI menyebabkan kepercayaan investor rendah.
"Kalau investor kurang percaya, bagaimana kita mau bangun ekonomi kawasan ini," ujarnya.
Provinsi di Sulawesi yang telah memiliki bank daerah saat ini adalah Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut dan Gorontalo.
Kalau bank-bank daerah ini bisa merger, maka posisinya akan lebih kuat sehingga bisa dipercaya untuk menjadi bank devisa. Dengan kepercayaan itu, bank Sulawesi itu nanti bisa menjual saham di bursa effek sehingga permodalannya makin kuat dan pengelolaannya kian profesional.
Gubernur Sulawesi Barat H Anwar Adnan Saleh mendukung ide pembentukkan Bank Sulawesi karena tidak mungkin membangun Sulawesi tanpa investor. Sementara investor tidak mungkin datang kalau tidak ada lembaga keuangan yang kuat dan dipercaya.
Ketika ditanya apakah mungkin menggabungkan bank-bank daerah di Sulawesi dalam era otonomi dimana ego kedaerahan semakin mencolok, Anwar Adnan mengatakan, "kalau semua gubernur mempunyai komitmen yang sama untuk membangun kawasan ini secara bersama-sama, maka pembentukkan bank Sulawesi itu adalah hal yang mudah."

Seguir leyendo...